Monograf ”Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia” membahas perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam kerangka negara hukum dan kebijakan nasional. Persoalan yang diangkat bukan sekadar keberadaan norma, melainkan kesenjangan antara desain regulasi dengan perlindungan yang benar-benar dirasakan korban termasuk risiko viktimisasi ulang, proses peradilan yang belum konsisten sensitif trauma, serta layanan pemulihan yang belum merata antarwilayah. Dengan demikian, kajian ini mengarahkan pembaca pada evaluasi perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sekaligus pada **hasil akhir yang nyata bagi korban** setelah hukum dan layanan berjalan: keamanan fisik dan psikologis, pemulihan psikososial serta reintegrasi yang terdukung, pemenuhan hak prosesual tanpa intimidasi, kontinuitas pendampingan dan rujukan layanan, perlindungan identitas, serta penurunan risiko viktimisasi ulang bukan hanya indikator administratif seperti jumlah laporan atau perkara yang masuk register.

Pendekatan yang digunakan ialah komparatif fungsional antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Kedua sistem tidak diposisikan sebagai pertentangan mutlak, melainkan sebagai sumber legitimasi dan instrumen yang saling melengkapi: hukum pidana Islam menegaskan fondasi etik-normatif (pencegahan mudarat, penjagaan martabat, tanggung jawab kolektif terhadap pihak rentan), sementara hukum positif Indonesia menyediakan substansi perundang-undangan, jaminan prosesual, serta struktur kelembagaan operasional. Benang merah analisis dijaga konsisten melalui lima konstruk: anak korban, perlindungan prosesual, viktimisasi ulang, pemulihan, dan tata kelola layanan yang dipakai sebagai matriks pembacaan dari bab pendahuluan hingga sintesis kebijakan.

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam ekosistem bisnis digital. Teknologi yang mampu mengolah data, membuat prediksi, hingga mengambil keputusan secara otomatis ini menghadirkan peluang inovasi sekaligus berbagai tantangan hukum yang kompleks. Di satu sisi, AI mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi digital. Namun di sisi lain, teknologi ini juga memunculkan persoalan baru terkait tanggung jawab hukum, perlindungan data, diskriminasi algoritmik, hingga ketimpangan kekuasaan dalam penguasaan data dan teknologi.

Buku Politik Hukum dalam Desain Regulasi Artificial Intelligence pada Hukum Bisnis Digital membahas secara komprehensif dinamika hubungan antara perkembangan teknologi AI dan sistem hukum modern. Melalui pendekatan politik hukum, buku ini mengkaji bagaimana kebijakan dan regulasi dibentuk untuk menyeimbangkan kebutuhan inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak masyarakat serta kepentingan ekonomi nasional.

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif telah menghadirkan tantangan baru dalam sistem hukum hak cipta di seluruh dunia. Teknologi ini mampu menghasilkan berbagai karya kreatif—mulai dari teks, gambar, musik, hingga desain—yang sebelumnya selalu diasosiasikan dengan kreativitas manusia. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: siapakah yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI, dan bagaimana sistem hukum mengatur kepemilikan serta perlindungannya?

Buku Rekonstruksi Hukum Hak Cipta atas Karya Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia: Model Pengaturan Normatif dan Atribusi Kepemilikan mengkaji secara mendalam persoalan tersebut melalui pendekatan hukum normatif yang diperkaya dengan analisis konseptual dan studi perbandingan internasional. Pembahasan dimulai dari telaah terhadap teori-teori klasik hak cipta, analisis terhadap kekosongan hukum dalam regulasi nasional, hingga eksplorasi berbagai model atribusi kepemilikan karya AI. 

Melalui analisis yang sistematis dan kritis, buku ini menawarkan gagasan rekonstruksi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan kreator, kepastian hukum bagi pengembang teknologi, dan kepentingan publik. Buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta siapa pun yang tertarik memahami masa depan hukum hak cipta di era kecerdasan buatan.

Buku Teori Hukum Agraria dalam Lintasan Ilmu Sosial menghadirkan cara pandang yang lebih luas dalam memahami hukum agraria di Indonesia. Selama ini, hukum agraria kerap dipersempit hanya sebagai persoalan administrasi pertanahan, sertifikat, dan legalitas formal. Padahal, agraria menyangkut ruang hidup manusia, relasi kekuasaan, keadilan sosial, budaya, hingga keberlanjutan lingkungan.

Melalui pembahasan yang kritis dan mendalam, buku ini menelusuri perjalanan teori hukum agraria dari masa Romawi Kuno, kolonialisme, lahirnya UUPA 1960, hingga tantangan agraria di era modern. Berbagai pemikiran tokoh dunia dan Indonesia dikaji untuk memperlihatkan bagaimana tanah tidak sekadar dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan yang menentukan arah keadilan sebuah bangsa.