Availability: In Stock

Kebijakan Mass Rapid Transit dalam Menangani Mobilitas Kota

Rp85.000

Salah satu  ciri dari perkotaan adalah  tingkat mobilitas warganya yang begitu tinggi. Mobilitas yang tinggi bukan sekadar fenomena sosiologis melainkan urat nadi perekonomian dan eksistensi kota itu sendiri. ​Ketika mobilitas ini tidak dikelola dengan kebijakan yang intervensif, kota akan terjebak dalam urban pathology (patologi perkotaan) berupa kemacetan akut, pemborosan energi, polusi, hingga penurunan produktivitas warga secara masif.

​Oleh karena itu, penyediaan Mass Rapid Transit (MRT) atau transportasi massal cepat yang andal, murah, dan tepat waktu bukan lagi sekadar pilihan (pilihan opsional), melainkan sebuah kewajiban publik (public goods provision) yang strategis.

Ada tiga indikator yang menjadi kunci keberhasilan kebijakan MRT:

​1. Keandalan (Reliability) & Ketepatan Waktu (Punctuality)

​Warga kota sangat menghargai waktu karena ritme hidup yang serba cepat.

​Kepastian: Transportasi publik harus memberikan kepastian waktu tempuh. Jika warga tidak bisa memprediksi kapan mereka sampai di tujuan, mereka akan rasional secara individual—yakni kembali memilih kendaraan pribadi (motor/mobil) yang dianggap lebih fleksibel, meskipun kolektif memicu kemacetan.

​Integrasi Sistem: Keandalan ini juga diukur dari kemudahan pindah moda (antarmoda), misalnya dari bus berumpak (feeder) ke kereta cepat tanpa jeda tunggu yang menjemukan.

​2. Keterjangkauan Tarip (Affordability / Murah)

​Dari perspektif keadilan sosial (social equity), transportasi adalah hak dasar publik. Mempunyai ​Fungsi Substitusi, Agar terjadi migrasi massal dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, biaya menggunakan MRT harus lebih murah atau setidaknya setara dengan biaya marginal pengoperasian kendaraan pribadi (bensin + parkir dll).

​Kebijakan MRT juga mempunyai fungsi Subsidi Pemerintah, di sinilah peran negara hadir melalui Public Service Obligation (PSO). Anggaran negara/daerah yang dialokasikan untuk subsidi tarif transportasi bukanlah “kerugian”, melainkan investasi untuk mengurangi kerugian ekonomi yang lebih besar akibat kemacetan.

 

​​3. Kapasitas Massal (Massive Capacity / Mass Rapid)

​Kunci utama dari penyelesaian mobilitas tinggi perkotaan adalah efisiensi ruang jalan melalui daya angkut yang masif.

​Solusi Geometris Jalan: Jalan raya perkotaan memiliki batas pertumbuhan fisik yang konstan (tidak bisa terus-menerus diperlebar). Kendaraan pribadi (mobil/motor) sangat boros ruang jalan per kapita. Kebijakan MRT memindahkan ratusan orang dari jalan raya ke dalam satu rangkaian gerbong kereta atau bus gandeng.

​Skala Ekonomi (Economies of Scale): Semakin besar kapasitas angkut sebuah moda dalam sekali jalan, maka biaya operasional per penumpang secara jangka panjang akan semakin efisien. Hal inilah yang memungkinkan tarif murah dapat dipertahankan dengan dukungan subsidi yang terukur.

Jika kebijakan MRT memenuhi ketiga kriteria tersebut, dampak positifnya akan merembet ke berbagai sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Buku yang berjudul Kebijakan Mass Rapid Transit dalam Menangani Mobilitas Kota membahas beberapa faktor tersebut. Buku ini berguna bagi para pengambil kebijakan di bidang trasnportasi, pengusaha transportasi, pariwisata maupun warga kota.

Category:

Description

JUDUL BUKU: Kebijakan Mass Rapid Transit dalam Menangani Mobilitas Kota
JUMLAH HALAMAN: 175 Halaman
NOMOR ISBN: Dalam Proses Pengajuan

SINOPSIS :

Salah satu  ciri dari perkotaan adalah  tingkat mobilitas warganya yang begitu tinggi. Mobilitas yang tinggi bukan sekadar fenomena sosiologis melainkan urat nadi perekonomian dan eksistensi kota itu sendiri. ​Ketika mobilitas ini tidak dikelola dengan kebijakan yang intervensif, kota akan terjebak dalam urban pathology (patologi perkotaan) berupa kemacetan akut, pemborosan energi, polusi, hingga penurunan produktivitas warga secara masif.

​Oleh karena itu, penyediaan Mass Rapid Transit (MRT) atau transportasi massal cepat yang andal, murah, dan tepat waktu bukan lagi sekadar pilihan (pilihan opsional), melainkan sebuah kewajiban publik (public goods provision) yang strategis.

Ada tiga indikator yang menjadi kunci keberhasilan kebijakan MRT:

​1. Keandalan (Reliability) & Ketepatan Waktu (Punctuality)

​Warga kota sangat menghargai waktu karena ritme hidup yang serba cepat.

​Kepastian: Transportasi publik harus memberikan kepastian waktu tempuh. Jika warga tidak bisa memprediksi kapan mereka sampai di tujuan, mereka akan rasional secara individual—yakni kembali memilih kendaraan pribadi (motor/mobil) yang dianggap lebih fleksibel, meskipun kolektif memicu kemacetan.

​Integrasi Sistem: Keandalan ini juga diukur dari kemudahan pindah moda (antarmoda), misalnya dari bus berumpak (feeder) ke kereta cepat tanpa jeda tunggu yang menjemukan.

​2. Keterjangkauan Tarip (Affordability / Murah)

​Dari perspektif keadilan sosial (social equity), transportasi adalah hak dasar publik. Mempunyai ​Fungsi Substitusi, Agar terjadi migrasi massal dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, biaya menggunakan MRT harus lebih murah atau setidaknya setara dengan biaya marginal pengoperasian kendaraan pribadi (bensin + parkir dll).

​Kebijakan MRT juga mempunyai fungsi Subsidi Pemerintah, di sinilah peran negara hadir melalui Public Service Obligation (PSO). Anggaran negara/daerah yang dialokasikan untuk subsidi tarif transportasi bukanlah “kerugian”, melainkan investasi untuk mengurangi kerugian ekonomi yang lebih besar akibat kemacetan.

 

​​3. Kapasitas Massal (Massive Capacity / Mass Rapid)

​Kunci utama dari penyelesaian mobilitas tinggi perkotaan adalah efisiensi ruang jalan melalui daya angkut yang masif.

​Solusi Geometris Jalan: Jalan raya perkotaan memiliki batas pertumbuhan fisik yang konstan (tidak bisa terus-menerus diperlebar). Kendaraan pribadi (mobil/motor) sangat boros ruang jalan per kapita. Kebijakan MRT memindahkan ratusan orang dari jalan raya ke dalam satu rangkaian gerbong kereta atau bus gandeng.

​Skala Ekonomi (Economies of Scale): Semakin besar kapasitas angkut sebuah moda dalam sekali jalan, maka biaya operasional per penumpang secara jangka panjang akan semakin efisien. Hal inilah yang memungkinkan tarif murah dapat dipertahankan dengan dukungan subsidi yang terukur.

Jika kebijakan MRT memenuhi ketiga kriteria tersebut, dampak positifnya akan merembet ke berbagai sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Buku yang berjudul Kebijakan Mass Rapid Transit dalam Menangani Mobilitas Kota membahas beberapa faktor tersebut. Buku ini berguna bagi para pengambil kebijakan di bidang trasnportasi, pengusaha transportasi, pariwisata maupun warga kota.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kebijakan Mass Rapid Transit dalam Menangani Mobilitas Kota”

Your email address will not be published. Required fields are marked *